Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Terbaru di Desa Menurut Peraturan LKPP No 19 Tahun 2019

Dengan diterbitkannya Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara otomatis mencabut Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1506), dan dinyatakan tidak berlaku.

Adapun beberapa point-point penting tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Terbaru di Desa Menurut Peraturan LKPP No 19 Tahun 2019 kurang lebih tertuang dalam ringkasan berikut:

NO

PELAKU

KEGIATAN

OUTPUT

I.

PK

- Inventarisasi kebutuhan berdasarkan DPA/ RAB

- Copy RAB

- Daftar bahan material yang dibutuhkan

- Spesifikasi Teknis

II.

PK

- Survei toko minimal 3 toko material

- Berita acara harga pasar sekitar

 

 

III.

PK

Menentukan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan mempertimbangkan Harga Pasar + Pajak

-  Daftar HPS per-item belanja

IV.

PK

PK menyusun RAB Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

-  RAB Pengadaan barang dan jasa

V.

TPK

Mengirimkan  surat permintaan penawaran kepada penyedia barang dan jasa

-  Surat permintaan penawaran kepada Penyedia barang dan jasa

 

VI.

Penyedia Barang dan Jasa

Memberikan surat penawaran

-  Surat penawaran dari penyedia barang dan jasa

VII.

TPK

Mengevaluasi surat penawaran dari penyedia Jasa

-  Berita Acara penyedia yang lulus evaluasi

VIII.

TPK

Melakukan negosiasi dengan penyedia yang dinyatakan lulus

-  Berita Acara Negosiasi

-  Berita Pemenang

IX.

PK

Membuat surat perjanjian kerja dengan penyedia barang dan jasa

-  Surat perjanjian kerja antara PK dengan penyedia barang dan jasa.


Demikian ulasan singkat tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Terbaru di Desa Menurut Peraturan LKPP No 19 Tahun 2019 semoga bermanfaat.

Previous
Next Post »
Post a Comment
Thanks for your comment